PKWTT. Secara fungsi, PKWT digunakan sebuah perusahaan untuk mengikat karyawan kontrak, sedangkan PKWTT digunakan untuk mengikat karyawan tetap. PKWT dan PKWTT adalah jenis perjanjian kerja yang memiliki banyak perbedaan, dan penting diketahui oleh karyawan maupun pencari kerja. Perbedaan PKWT dan PKWTT dapat dilihat dari 7 aspek berikut ini; Jenis Pekerjaan Hak Karyawan Ketentuan PHK Durasi Kerja Masa Percobaan ( Probation ) Perjanjian Kontrak Kerja Pencatatan Kontrak Kerja Di artikel ini, CakeResume akan membahas secara lebih detail seputar 7 perbedaan PKWT dan PKWTT

ini dibuat agar karyawan yang bersangkutan bisa segera diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan hasil evaluasi. 2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PKWTT mengacu pada perjanjian kerja yang bersifat tetap, dapat ditulis secara tertulis maupun lisan. Karena tidak harus tertulis, PKWTT tidak wajib mendapatkan validitas dari instansi ketenagakerjaan. Berbeda dari PKWT, PKWTT tidak dibatasi durasi tertentu, namun wajib mencantumkan waktu percobaan atau masa probation maksimum 3 bulan. Dari penjelasan diatas, kamu akan bisa memahami bedanya PKWT dan PKWTT. Perbedaan yang

1). Sedangkan pegawai tidak tetap (PKWT) tidak mendapatkan pesangon jika terkena PHK, melainkan mendapatkan ganti rugi sebesar upah pegawai hingga batas akhir kontrak kerja (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan). 📚Baca Juga: Ayo Cari Tahu! Apa saja 7 Perbedaan PKWT dan PKWTT yang Wajib Diketahui Karyawan? Apakah pegawai tetap (PKWTT) mendapatkan pesangon jika resign ? Karyawan tetap (PKWTT) tidak mendapatkan pesangon jika resign, melainkan mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak jika memenuhi syarat yang ditentukan UU Cipta Kerja No 11 Tahun

Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), masa probation atau masa percobaan kerja tidak dapat diterapkan pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, melainkan hanya dapat diberlakukan pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sebenarnya, pada kenyataannya tidak semua perusahaan menerapkan probation kerja karena sifatnya opsional. Kemudian durasi lamanya masa probation juga bervariasi. Hal ini senada dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisikan bahwa perusahaan dapat mensyaratkan masa probation paling

sudah bekerja paling sedikit satu bulan, secara terus-menerus. Jumlah kompensasi dihitung menggunakan gaji pokok saja jika sedari awal perusahaan tidak memberikan tunjangan tetap. Namun jika dalam perjanjian memang ada, penghitungannya jadi gaji pokok dan tunjangan tetap. Berikut penjelasan lengkapnya: PKWT selama 12 bulan mendapat satu kali upah. PKWT kurang dari 12 bulan tapi lebih dari 1 bulan dihitung: masa kerja dibagi 12 dikali satu kali upah. PKWT lebih dari 12 bulan dihitung: masa kerja dibagi 12 dikali satu kali

Pengertian tersebut tertulis dalam Pasal 1 Nomor 25, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengenai Ketenagakerjaan. Secara umum, alasan pemutusan kerja sepihak ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama demi hukum, misalnya karena usia pensiun, meninggal dunia, maupun masa PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) telah berakhir. Kedua, karena keputusan pengadilan. Dan yang terakhir adalah pengunduran diri dari pihak karyawan. Jika perusahaan ingin melakukan PHK terhadap karyawan, penyebab PHK tersebut harus didasarkan pada keputusan pengadilan. Sebab, PHK sebenarnya tidak bisa

jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh. Berapa besaran uang kompensasi yang diberikan? Menurut Pasal 16 PP ayat (1) PP35/2021, uang kompensasi yang diberikan kepada pekerja tergantung dari masa kerja yang sudah dilakukan. Pembagiannya adalah sebagai berikut: PKWT selama 12 bulan tanpa berhenti, diberikan 1 bulan upah PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja / 12 bulan x 1 bulan upah PKWT selama lebih dari 12 bulan